Beranda Hukum Korban Tragedi Talangsari Dapatkan Rehabilitasi Psikososial

Korban Tragedi Talangsari Dapatkan Rehabilitasi Psikososial

298
BERBAGI

TERASLAMPUNG.COM –– Sangat lama dilupakan pemerintah pusat, para keluarga korban tragedi Talangsari akhirnya mendapatkan sedikit perhatian. Di Kantor Pemprov Lampung, Jumat, 6 Desember 2019, Kementerian Hukum dan HAM memberikan bantuan rehabilitasi psikososial korban peristiwa Talangsari Lampung.

BACA: Inilah Penyebab Penuntasan Kasus Talangsari Menemui Jalan Buntu

“Permasalahan bangsa harus diurai dan dicari jalan keluar yang baik sesuai dengan peraturan perundangan. Negara kita memiliki landasan hukumnya, dalam hal ini Kemenkopolhukam bersama Kementerian terkait bekerja keras dan sungguh-sungguh mengupayakan bagaimana Pemerintah saat ini ingin menghadirkan Negara disetiap individu dan mampu melayani seluruh rakyatnya,” kata Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM Kemenkopolhukam RI, Fadil Zumhana.

Menurutnya, keseriusan ini terlihat dalam menyelesaikan permasalahan HAM yang ada di indonesia, termasuk masyarakat yang terdampak peristiwa Talangsari.

“Pelaksanaan program pemulihan dan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Peristiwa Talangsari Lampung Timur merupakan kedalam sebuah proses, dan bukanlah suatu akhir. Tentunya akan ada langkah-langkah lebih lanjut,” jelas Fadil.

BACA: Mereka tak Bisa Melupakan Tragedi Talangsari

Kepada masyarakat terdampak peristiwa Talngsari, Fadil berharap agar bantuan dan niatan baik ini dapat diterima. “Pemerintah ingin memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Semoga ini menjadi obat dari peristiwa masa lalu,” harapnya.

Mewakili korban Talangsari, Edi,  menyampaikan apresiasi atas perhatian Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten Lampung Timur kepada korban Talangsari.

“Saya berkeyakinan, Pemerintah memiliki niatan baik, sehingga tidak ada alasan untuk kami menolak niat baik Pemerintah ini,” kata Edi.

Dalam kesempatan itu, Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM, Kemenkopolhukam RI, Fadil Zumhana, menyerahkan jalan menuju makam, perbaikan mushola, perlengkapan sekolah, dan bantuan uang Rp 5 juta kepada 10 masyarakat, serta bantuan umroh kepada 2 orang.

Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan Pemprov sangat mendukung kegiatan pemberian bantuan rehabilitasi psikososial korban peristiwa Talangsari yang dilaksanakan Tim Terpadu Kementerian Politik, Hukum dan HAM tersebut sebagai upaya pemulihan hak korban peristiwa Talangsari.

“Hal ini merupakan salah satu bentuk implementasi Pemerintah dalam upaya penyelesaian Peristiwa Talangsari yang menjadi prioritas dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2019,” ujar Fahrizal.

Fahrizal menjelaskan, peristiwa Talangsari masa lalu telah menimbulkan dampak dimensi hak ekonomi sosial terhadap masyarakat yang terdampak

Untuk itu, pemulihan hak ekonomi sosial oleh Pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak peristiwa Talangsari merupakan salah satu upaya urgen dan strategis dalam menciptakan rekonsiliasi nasional dan memelihara perdamaian agar permasalahan peristiwa Talangsari terselesaikan tepat waktu dan komprehensif.

“Kegiatan Pemberian Bantuan Rehabilitasi Psikososial Korban Peristiwa Talangsari ini merupakan salah satu upaya pemulihan hak ekonomi sosial oleh Pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak Peristiwa Talangsari mengingat masyarakat tersebut memiliki hak yang sama sebagai Warga Negara Indonesia,” jelas Fahrizal.

Adapun upaya-upaya yang bersifat sosial ekonomi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, antara lain upaya penyelesaian kepemilikan atas harta benda pribadi terhadap masyarakat yang terdampak peristiwa Talangsari seperti tanah maupun lahan.

BACA: LBH Bandarlampung Kecam Deklarasi Damai Kasus Pelanggaran HAM Talangsari

Selain itu, pembangunan/peningkatan infrastuktur baik itu konektivitas, pemukiman dan pengairan seperti pembangunan jalan, perumahan, saluran irigasi pesawahan dan jaringan listrik.

“Kemudian pembangunan/peningkatan sarana prasarana sosial seperti Puskesmas dan sekolah-sekolah; Peningkatan pembangunan sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; Pemberian/peningkatan program dan layanan sosial dan pemberian bantuan sosial; dan Pemberdayaan masyarakat melalui pemberian pelatihan ekonomi kreatif,” jelas Fahrizal.

Tragedi Talangsari atau kasus Warsidi terjadi pada 7 Februari 1989 di Dusun Cihideung, Desa Talangsari, Kecamatan Rajabasa Lama, Kabupaten Lampung Tengah (sekarang masuk Kabupaten Lampung Timur).

Lebih dari sekitar satu Batalyon TNI dari Korem Garuda Hitam
Lampung menyerbu perkampungan Cihedeung, Desa Talangsari, Lampung Tengah. Penyerbuan yang dilakukan selepas subuh dari tiga arah itu mengakibatkan ratusan anggota jamaah pengajian yang dipimpin Warsidi tewas. Selain itu Kontras mencatat 23 orang lainnya ditahan secara sewenang-wenang, 25 diadili secara tidak fair, 78 orang saat ini tidak diketahui keberadaannya, dan 24 orang diusir dari desanya.

Penyerbuan terhadap perkampungan jamaah Warsidi dilakukan karena sehari sebelumnya seorang anggota TNI—Danramil Way Jepara Kapten Sukiman—tewas di kompleks pegajian tersebut. Sutiman tewas karena terkena panah beracun pada dada kanan dan kirinya serta bacokan golok.

TNI dan aparat pemerintah kecamatan ketika itu menilai pengajian itu dianggap akan mendirikan Negara Islam Indonesia (NII). Warsidi sendiri memang merupakan salah seroang anak buah Abdullah Sungkar, tokoh NII yang pernah melarikan diri ke Malaysia.

Loading...