Beranda Views Suara Publik LBH Bandarlampung Kecam Deklarasi Damai Kasus Pelanggaran HAM Talangsari

LBH Bandarlampung Kecam Deklarasi Damai Kasus Pelanggaran HAM Talangsari

340
BERBAGI
Jalan tanah menuju Desa Talangsari (sekarang berganti nama menjadi Desa Labuhan Ratu), Lampung Timur. Ini adalah kondisi pada tahun 2008. Selain buruknya jalan, setidaknya hingga 2008 warga di kampung ini juga lama tidak bisa menikmati terangnya listrik. Mereka juga terstigma sebagai penduduk keturunan pemberontak. Hal ini yang selama bertahun-tahun dikeluhkan warga setempat. (Foto: Oyos Saroso HN)

LBH Bandarlampung mengecam “Deklarasi Damai Dugaan Kasus Pelanggaran HAM Berat Di Dusun Talang Sari Way Jepara Subing Putra III Desa Rajabasa Lama Kecamatan Labuhan Ratu Kabupaten Lampung Timur” yang dihadiri oleh stake holder terkait pada 20 Februari 2019 yang tidak melibatkan keluarga korban.

Isi deklarasi damai tersebut menyatakan: Pertama, bahwa masyarakat melalui DPRD telah menyatakan sikap untuk tidak memperpanjang kasus ini berdasarkan Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor: 170/3/2/XII/SK/DPRD-LTM/2000 tentang Peristiwa Talang Sari Way Jepara Lampung Timur.

BACA: Presiden Jokowi tidak Berani Tuntaskan Pelanggaran HAM Talangsari

Kedua, bahwa selama 30 (tiga puluh) tahun telah dilakukan pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan proses penanganan dalam bentuk pemenuhan hak-hak dasar korban dan keluarga korban.

Ketiga, bahwa para pelaku, korban, dan keluarga korban menyepakati agar peristiwa tersebut tidak diungkap oleh pihak-pihak mana pun.

LBH Bandarlampung sangat menyayangkan pertemuan yang digagas oleh Tim Terpadu Kemenpolhukam bersama dengan pemerintah daerah namun tidak melibatkan korban yang kemudian membuat pernyataan damai adalah bentuk dari cuci tangan dari tanggung jawab dan strategi adu domba antara warga dengan masyarakat.

Jika pemerintah memiliki itikad baik dengan masyarakat, maka seharusnya korban dilibatkan langsung dalam perumusan langkah-langkah pemenuhan hak-hak korban seperti hak atas rehabilitasi, pendidikan, memorialisasi, kesehatan dan fasilitas lainnya.

BACA: Saksi Korban Talangsari: Jumlah Korban Meninggal 300-an Orang, Sebagian Besar karena Dibakar

Bahwa jelas didalam konstitusi UUD 1945 pasal 28 I “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Bahwa upaya yang dilakukan Tim Terpadu Kemenpolhukam tersebut telah mencederai perasaan korban yang selama ini masih berjuang selama 30 tahun terakhir ini menuntut keadilan dan menegasikan prinsip-prinsip penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat serta telah mendelegitimasi hasil penyelidikan pro justisia Komnas HAM yang menyatakan bahwa kasus Talangsari adalah kasus pelanggaran HAM berat dan musti ditindaklanjuti sampai ke tahap penyidikan dan penuntutan di pengadilan HAM

Hal itu sebagaimana diperintahkan oleh UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

BACA: Inilah Penyebab Penuntasan Kasus Talangsari Buntu

Dengan demikian Komnas HAM sebagai Lembaga Negara yang diberi kewenangan atas penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat melalui yudisial harus memanggil Tim Terpadu dan menentang cara Kemenkopolhukam yang menegasikan prinsip-prinsip penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang berat.

Direktur YLBHI-LBH Bandarlampung
Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A

 

BACA JUGA: Mereka tak Bisa Melupakan Tragedi Talangsari

Loading...