Beranda Ruwa Jurai Lampung Utara Wakil Ketua DPRD Lampura: Krisis Keuangan Terjadi Karena Bupati Kurang Piawai Kelola...

Wakil Ketua DPRD Lampura: Krisis Keuangan Terjadi Karena Bupati Kurang Piawai Kelola Keuangan Daerah

1894
BERBAGI
Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara , M. Yusrizal

Feaby|Teraslampung.com

Kotabumi–‎Wakil Ketua II DPRD Lampung Utara (Lampura), M. Yusrizal, meminta kepada sejumlah pihak untuk berhenti menyudutkan Pemerintah Provinsi Lampung terkait pelbagai persoalan keuangan yang terjadi di Lampura.

“Saya minta setop mengkambinghitamkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung terkait persoalan keuangan yang terjadi di Lampura,” kata dia, di gedung DPRD, Kamis (21/12/2017).

Menurut M. Yusrizal, persoalan keuangan yang sedang dialami oleh Kabupaten Lampura bukan disebabkan oleh Dana Bagi Hasil seperti yang digembar – gemborkan oleh sejumlah pejabat Pemkab termasuk Bupati Agung Ilmu Mangkunegara. Persoalan ini diperkirakannya akibat kekurangpiawaian Bupati Agung dalam mengelola keuangan daerah.

BACA: Masalah Dana dari Pusat dan Pemprov Sebabkan Pemkab Lampura tak Bisa Segera Bayar Kontraktor

“Karena Gubernur Lampung adalah Ketua Partai Demokrat, sebagai kader saya harus meluruskan persoalan ini. Persoalan DBH bukanlah biang keladi dari persoalan keuangan di Lampura,” tegasnya.

Sebab, besaran anggaran yang dibutuhkan untuk mengatasi kekurangan anggaran di Lampura mencapai sekitar Rp200 Miliar. Sementara DBH Lampura yang masih tersisa dan belum dikucurkan oleh Pemprov hanya sekitar Rp24,9 Miliar. Dengan perbandingan tersebut maka pelbagai pernyataan yang mengkambinghitamkan Pemprov Lampung terkait krisis anggaran di Lampura jelas sangat mengada – ada.

BACA: Kesal Hanya Diberi Angin Surga, Puluhan Kontraktor Kembali Ngluruk ke Kantor Pemkab Lampura

“Sisa DBH kita yang belum dikucurkan oleh Pemprov Lampung hanya sekitar Rp24,9 Miliar dan bukan Rp65 Miliar. Jadi, jelas kalaupun seluruh DBH itu dikucurkan tak akan mampu menutupi kekurangan anggaran Lampura yang mencapai Rp200 Miliar,” papar dia sembari memperlihatkan data seputar DBH yang dimilikinya.

‎M. Yusrizal berharap, apa yang disampaikannya tersebut mampu membuka mata semua pihak sehingga tak ada lagi pernyataan – pernyataan yang menyudutkan Pemprov Lampung dan dapat segera mencarikan solusi terbaik terkait persoalan keuangan di Lampura.

“Semoga informasi yang saya sampaikan ini mampu membuat kita semua mengetahui apa sebenarnya yang terjadi di balik persoalan keuangan di Lampura. Jangan lagi menyalahkan Pemprov, apalagi memprovokasi warga untuk demo,” imbaunya.

BACA JUGA: Pemkab Lampura ‘Bangkrut’, Sejumlah Warga Kumpulkan Koin untuk Menyumbang

SIMAK: Bupati Agung Ilmu Mangkunegara Bantah Pemkab Lampung Utara Bangkrut

BACA JUGA: Tujuh Bulan Honor Macet, Para Pegawai Dinas PUPR Lampura Segel Kantor

Loading...