TERASLAMPUNG.COM — Anggota Komisi XI DPR RI, Junaidi Auly mengkritik kinerja pemerintah dalam penyaluran dana desa sehingga terdapat dugaan desa siluman atau desa yang tidak berpenduduk namun menerima dana desa.
“Padahal dana desa diarahkan untuk berkontribusi besar pada berbagai sisi, terutama pada perbaikan indikator-indikator sosial seperti pengangguran, kemiskinan, hingga ketimpangan pendapatan. Hal inilah yang menyebabkan Fraksi PKS terus mendukung realisasi dana desa,” katanya, Kamis, 7 Novemver 2019.
Menurut Juniaidi, temuan ini menunjukan bahwa masih ada kelemahan administrasi dalam penyaluranan dana desa, ini penting untuk segera dievaluasi.
Anggota Fraksi PKS dari Dapil Lampung menekankan agar pemerintah jangan terjebak pada evaluasi dan perbaikan penyaluran dana desa, melainkan juga responsivitas solusi harus menjadi perhatian.
Berdasarkan data yang dilansir Kementerian Keuangan, Anggaran Dana Desa pada tahun 2019 naik menjadi Rp. 70 triliun dari sebelumnya Rp. 60 triliun. Sedangkan realisasi dana sampai 30 Sepetember 2019 baru mencapai 62,9 % atau 42,2 triliun.
“Dugaan ditemukannya desa fiktif untuk mendapatkan dana desa begitu dilematis ketika masih banyak desa tertinggal dan desa sangat tertinggal”, tutur Bang Jun sapaan akrabnya.
Adanya dugaan desa fiktik semakin menguatkan temuan BPK selama ini bahwa tata kelola dana desa banyak bermasalah. Kedepannya Junaidi Auly meminta kepada pemerintah untuk memperbaiki secara serius dan tuntas permasalahan tata kelola dana desa.
“Pemerintah harus meningkatkan efektivitas pembinaan dan pengawasan dana desa, sehingga kualitas tata kelola dana desa menjadi lebih baik, transparan, akuntabel, kredibel dan efisien,” kata Junaidi.
