Feaby|Teraslampung.com
Kotabumi–Pemerintah Provinsi Lampung berharap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Lampung Utara bukan sekadar formalitas yang menjadi kegiatan rutin untuk menggugurkan kewajiban.
“Musrenbang harus mampu menjadi momentum kebangkitan pembangunan dan bukan hanya sekadar kegiatan untuk memenuhi kewajiban saja,” papar Gubernur Lampung yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Politik, Fahrizal Darminto, Kamis (14/3/2019).
Melalui Musrenbang ini akan terjadi sinergitas antara kebijakan daerah dengan kebijakan provinsi. Dengan demikian, baik kebijakan pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten akan selalu selaras dalam melayani kepentingan rakyat.
“Mari wujudkan pembangunan yang merata sehingga bermuara pada kesejahteraan rakyat,” jelas dia.
Di sisi lain, Penjabat Sekretaris Kabupaten Ampung Utara, Sofyan mengatakan, Musrenbang untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang baik itu harus disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan responsif terhadap perubahan.
Perencanaan pembangunan juga dilakukan secara bertahap, sesuai prediksi jangka waktu yakni jangka panjang, jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan. Musrenbang RKPD juga merupakan forum antar pelaku pembangunan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah.
“Tujuannya untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, ruang, waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah,” terangnya.
